Kurikulum PT Berbasis KKNI

Pengembangan Kurikulum Berbasis KKNI : Upaya Mencetak Lulusan Perguruan Tinggi yang Profesional di Indonesia

Oleh : A. Sulaiman, M.Ag.

Beberapa waktu yang hampir belum terlalu lama, pemerintah menggulirkan kurikulum perguruan tinggi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). KKNI difahami sebagai kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja. KKNI disusun sebagai perwujudan mutu dan jati diri bangsa yang terkait dengan system pendidikan nasional. Oleh karenanya, KKNI dijadikan acuan pendidikan dalam menyusun serta mengembangkan kurikulum yang menjamin agar lulusannya sesuai dengan kebutuhan pasar.

Perkembangan kurikulum pendidikan tinggi sendiri mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Pasal 97. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa kurikulum perguruan tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi (KBK). Regulasi tersebut kemudian ditegaskan dalam Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, serta No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Implementasi KBK seharusnya telah terlaksana di seluruh perguruan tinggi (PT) mulai akhir tahun 2002. Namun pada kenyataannya belum seluruh PT telah menerapkan KBK sesuai dengan Kepmendiknas No. 232/U/2000 dan No. 045/U/2002 karena berbagai kendala antara lain masih beragamnya pemahaman tentang makna KBK serta implementasinya dalam pembelajaran.

Dalam upaya melakukan kualifikasi terhadap lulusan perguruan tinggi di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Lampirannya yang menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional.

Terbitnya Perpres No. 08 tahun 2012 dan UU PT No. 12 Tahun 2012  Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) telah berdampak pada kurikulum dan pengelolaannya di setiap program. Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (learning outcomes). Secara ringkas KKNI terdiri dari Sembilan level kualifikasi akademik SDM Indonesia.

Dengan adanya KKNI ini diharapkan akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata Ijazah tapi dengan melihat kepada kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, non formal, atau in formal) yang akuntanbel dan transparan.

Pelaksanaan KKNI melalui 8 tahapan yaitu melalui penetapan Profil Kelulusan, Merumuskan Learning Outcomes, Merumuskan Kompetensi Bahan Kajian, Pemetaan LO Bahan Kajian, Pengemasan Matakuliah, Penyusunan Kerangka kurikulum, Penyusuan Rencana Perkuliahan.

Kompetensi adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu deskripsi kerja secara terukur melalui asesmen yang terstruktur, mencakup aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang kerjanya.

Capaian Pembelajaran (learning outcomes) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.

Untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruaan tinggi. Rambu-rambu yang harus dipenuhi di tiap jenjang perlu dapat membedakan:

  1. Learning Outcomes
  2. Jumlah sks
  3. Waktu studi minimum
  4. Mata Kuliah Wajib : untuk mencapai hasil pembelajaran dengan kompetensi umum
  5. Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa
  6. Akuntabilitas asesmen
  7. Perlunya Diploma Supplement (surat keterangan pelengkap ijazah dan transkrip)

Dari informasi di atas, diharapkan lulusan perguruan tinggi memiliki sejumlah kompetensi baik dari aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan terkait profil programnya masing-masing sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. (Disarikan dari berbagai sumber).